UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi

internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting,

terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;

b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek

guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta

memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada,

dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Menetapkan :

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan

karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum

secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada

Direktorat Jenderal.

6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat

dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Permohonan pendaftaran Merek.

8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas

dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di

bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi

persyaratan administratif.

12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak

kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan

pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak

kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

di Direktorat Jenderal.

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui

suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau

jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari

negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property

atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh

pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di
negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan
tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris
Convention for the Protection of Industrial Property.

Sumber : http://www.dgip.go.id/produk-hukum-hki

]