UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2001 

TENTANG

 PATEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, 

perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan

adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi

Inventor; 

b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim

persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada

umumnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta

memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Paten yang ada,

dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Paten yang baru menggantikan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; 

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing 

the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3564);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di 

bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut

atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang

spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan

pengembangan produk atau proses. 

3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama

melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. 

4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.

5. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.

6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut 

dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam

Daftar Umum Paten. 

7. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

8. Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri 

sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif

terhadap Permohonan. 

9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu tugas dan tanggung

jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Paten. 

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah

departemen yang dipimpin oleh Menteri. 

11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan

administratif. 

12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang

tergabung dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property atau Agreement

Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal

penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah

satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.